Kami juga masih punya tagihan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk penyelesaian pembayaran pekerjaan LRT Jabodebek yang sudah beroperasi
Jakarta (SOHIB21) – PT Adhi Karya (Persero) Tbk meminta dukungan Komisi VI DPR RI terkait permohonan penyertaan modal negara atau PMN untuk tambahan setoran modal bagi pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo dan Tol Jogja-Bawen.
“Dukungan-dukungan yang kami mohonkan dari Komisi VI DPR RI yaitu pertama, karena kami sempat menyampaikan permohonan PMN untuk tambahan setoran modal bagi Tol Jogja-Solo dan Tol Jogja-Bawen, karena memang ada perubahan kepemilikan,” ujar Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Untuk melanjutkan pembangunan tersebut, Adhi Karya membutuhkan suntikan dana pemerintah (PMN) untuk meningkatkan kapasitas ekuitas perseroan.
Adhi Karya memiliki sasaran untuk memenuhi setoran ekuitas pada badan usaha jalan tol (BUJT) Tol Jogja-Solo dan Tol Jogja-Bawen, meningkatkan proporsi
Dukungan yang dibutuhkan berikutnya terkait pencairan termin proyek LRT Jabodebek, yang mana Adhi Karya memiliki tagihan proyek LRT Jabodebek sebesar Rp2,1 triliun.
Jumlah tagihan proyek tersebut bernilai signifikan terhadap kelangsungan tingkat optimalisasi modal kerja Adhi Karya ke depan.
“Kami masih punya tagihan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk penyelesaian pembayaran pekerjaan LRT Jabodebek yang sudah beroperasi. Kami sudah bertemu juga dengan Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan sedang mencarikan polanya untuk ini,” kata Entus.
Dukungan lainnya yang dibutuhkan terkait penjaminan pemerintah atas obligasi Adhi Karya.
Dengan tantangan yang dihadapi dalam proses
Pewarta: Aji Cakti
Leave a Reply