Mataram (SOHIB21) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengintensifkan pengawasan pangan olahan selama Ramadhan hingga Idul Fitri 1446 Hijriah.
Kepala BBPOM Mataram Yosef Dwi Irwan, di Mataram, Rabu, mengatakan langkah ini sebagai wujud komitmen dan hadirnya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan.
“Kegiatan intensifikasi pengawasan Ramadhan kami lakukan terpadu dengan para pemangku kepentingan sejak 24 Februari 2025,” kata Yosef.
Seperti kegiatan intensifikasi pengawasan yang berlangsung hari ini di kawasan lapak UMKM Jalan Majapahit, Kota Mataram, BBPOM Mataram bersinergi secara terpadu dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dinas Perdagangan NTB, serta Satuan Karya (SAKA) Pramuka Pengawas Obat dan Makanan.
Yosef menyebutkan sejak 24 Februari hingga 5 Maret 2025, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 24 sarana distribusi makanan, seperti distributor, grosir, ritel modern, dan pasar tradisional di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
“Seluruh sarana distribusi tersebut memenuhi syarat dan tidak ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan keamanan pangan yang dilakukan tidak hanya saat bulan Ramadhan saja, namun rutin setiap hari.
“Hanya saja pada periode tertentu seperti Ramadhan, Idul Fitri atau Nataru (Natal dan Tahun Baru) kegiatan pengawasan lebih kami tingkatkan karena biasanya kebutuhan masyarakat akan pangan meningkat,” ujarnya.
Selain melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan, Tim BBPOM Mataram dengan mobil laboratorium keliling melakukan sampling dan uji cepat (
Hingga 5 Maret 2025, kata Yosep, pihaknya telah melakukan uji cepat terhadap 125 sampel makanan, dengan hasil 118 sampel atau 94,4 persen bebas dari bahan berbahaya dan 7 sampel atau 5,6 persen positif boraks
Berdasarkan penelusuran, untuk kerupuk terigu yang positif mengandung boraks diakui pedagang ada yang berasal dari Jawa, dan ada juga produksi lokal.
Namun, kata dia, sebagian kerupuk lokal yang diuji sudah bebas boraks. Artinya, pelaku usaha sudah mulai memiliki kesadaran untuk berubah.
“Nanti kita dorong untuk dapat mengurus izin pangan industri rumah tangga (PIRT) di Dinas Kesehatan, agar masyarakat jadi lebih mudah memilih jika ingin membeli kerupuk terigu, pilih yang sudah punya nomor PIRT,” ucap Yosef.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Emirald Isfihan mengatakan, kandungan bahan berbahaya seperti boraks bisa mengakibatkan gangguan kesehatan, salah satunya efek karsinogenik yang dapat memicu terjadinya kanker.
Untuk itu, selain bebas dari bahan berbahaya, harus dipastikan makanan takjil juga bebas dari cemaran lainnya. Pedagang harus memastikan makanan yang dijual tertutup karena lokasi berada di tepi jalan raya sangat memungkinkan terkontaminasi debu ataupun asap kendaraan.
“Dinas Kesehatan juga mendorong para pelaku industri rumah tangga untuk mendaftarkan produknya agar memiliki nomor PIRT, termasuk nanti untuk produsen kerupuk terigu yang berkomitmen tidak lagi menggunakan boraks dapat kami dampingi untuk mendapatkan izin PIRT,” katanya.
Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Leave a Reply