Penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, harus bekerja ekstra untuk melakukan pengawasan di lapangan.
Jakarta (SOHIB21) – Pakar Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma memandang perlu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja secara ekstra untuk mengantisipasi politik uang menjelang pemungutan suara ulang (PSU).
“Penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, harus bekerja ekstra untuk melakukan pengawasan di lapangan,” kata Ardli saat dihubungi SOHIB21 dari Jakarta, Rabu.
Dikatakan bahwa kerja ekstra dibutuhkan, terutama untuk penyelenggaraan PSU setelah Lebaran 2025 yang dinilai punya tantangan berat terkait dengan politik uang.
Kegiatan politik uang yang dilakukan oleh para calon ini, menurut Ardli, bisa disamarkan dalam bentuk bingkisan Lebaran, ataupun disamarkan dalam bentuk kegiatan santunan selama bulan puasa.
Kerja ekstra itu, lanjut dia, adalah dengan menanggapi secara serius setiap aduan dari masyarakat terkait dengan upaya kecurangan dari peserta PSU Pilkada 2024 menjelang hari pelaksanaannya.
Ardli mengatakan bahwa pelibatan masyarakat tersebut dapat menjadi kunci dalam mengawasi pelaksanaan PSU.
Adapun daerah yang menyelenggarakan PSU setelah Lebaran 2025 atau pada bulan April tahun ini sebagai berikut:
PSU sebagian wilayah:
Pewarta: Rio Feisal
Leave a Reply