Jakarta (SOHIB21) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebanyak Rp3,9 triliun untuk menangani banjir melalui program normalisasi sungai dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir.
“Anggaran untuk penanganan banjir dialokasikan kurang lebih Rp3,9 triliun, yang difokuskan pada normalisasi sungai dan infrastruktur pengendalian banjir,” ujar Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Hendri saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Dalam konteks efisiensi anggaran, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta tetap menjadikan penanganan banjir sebagai salah satu program prioritas.
Pemprov DKI memastikan dana yang ada tetap digunakan secara optimal untuk menangani masalah banjir.
Hal itu termasuk alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir seperti pompa air, pintu air, dan perbaikan saluran drainase yang dapat langsung mengurangi dampak banjir.
Adapun terkait normalisasi sungai, hal itu dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Program tersebut meliputi pengerukan dan pelebaran sungai, serta peningkatan kapasitas waduk dan saluran drainase.
“Program-program ini dirancang untuk menampung dan mengalirkan air dengan lebih baik, mengurangi genangan air, dan mengurangi risiko banjir kiriman yang datang dari daerah sekitar Jakarta,” kata Hendri.
Merujuk data per 6 Desember 202, Pemprov DKI telah mengeruk sebanyak 1.026.879 meter kubik (m3) sedimen di waduk, situ, embung, kali atau sungai di lima wilayah kota guna mengantisipasi banjir.
Dari jumlah sedimen yang dikeruk tersebut, sebanyak 587.107 m3 merupakan kubikasi pengerukan waduk/situ/embung, sementara untuk pengerukan kali/sungai mencapai 286.284 m3 dan 158.486 m3 untuk pengerukan saluran tersier atau penghubung (PHB).
Tahun ini, DKI menargetkan sebanyak satu juta m3 lumpur dan sedimen dari 13 sungai dan waduk dapat dikeruk secara berkelanjutan. Pengerukan dilakukan hingga bulan Agustus 2025, termasuk saat Ramadhan.
Adapun dalam mengatasi banjir kiriman dari berbagai daerah, Hendri mengatakan, Pemprov DKI membangun sinergi bersama Pemerintah Pusat, maupun dengan pemerintah daerah di hulu aliran sungai yang melintasi Jakarta.
“Untuk mengatasi banjir kiriman, kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PU sangat penting,” ujar dia.
Kementerian PU bertanggung jawab terhadap pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan infrastruktur bendungan serta normalisasi sungai yang ada di wilayah hulu, sementara Pemprov DKI lebih fokus pada penataan drainase dan pengelolaan aliran air di dalam kota dan normalisasi kali.
Sinergi ini, tambah Hendri, memastikan penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
Sementara itu, banjir melanda Jakarta dalam tiga hari terakhir, akibat guyuran hujan dengan intensitas tinggi di wilayah itu sejak Minggu (2/3).
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Leave a Reply