Jakarta (SOHIB21) – Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) minta pemerintah melalui Kementerian Pariwisata memperkuat manajemen risiko untuk kawasan destinasi wisata di tiap daerah.
“Perilaku pengunjung sudah bergeser, mereka sangat membutuhkan keselamatan, keamanan, kesehatan, sanitasi dan keberlanjutan. Pariwisata adalah industri yang sangat erat kaitannya dengan manusia,” kata Ketua Umum ICPI Azril Azhari saat dihubungi SOHIB21 di Jakarta, Kamis.
Azril mengatakan sejak awal Indonesia sudah memiliki risiko rawan bencana yang tinggi. Contohnya yakni puncak yang rawan bencana banjir dan tanah longsor.
Beberapa waktu lalu, sejumlah titik di daerah Jakarta dan Bekasi pun turut mengalami bencana banjir yang membawa banyak kerugian bagi masyarakat.
Dengan potensi bencana yang besar tersebut, Azril menilai seharusnya manajemen risiko dan langkah untuk memitigasi bencana selalu dijadikan sebagai prioritas baik Kementerian Pariwisata atau pemerintah daerah terkait, sebelum membangun sebuah destinasi wisata.
“Hal tersebut seharusnya menjadi prasyarat sebelum dibangun destinasi wisata, apalagi wilayah kita memiliki potensi
Azril menyebut suatu destinasi wisata wajib sudah memiliki identifikasi, mitigasi keadaan darurat dan bencana yang berpotensi terjadi di daerahnya. Termasuk rencana keadaan darurat dan bencana, manajemen risiko keselamatan, kesehatan, lingkungan dan aktivitas destinasi wisata.
“Kita sangat perlu melakukan komunikasi risiko. Artinya kita wajib melakukan preventif dari kuratif,” kata dia.
Hal lain yang ia soroti yakni meski pemerintah sudah memiliki Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), rancangan perubahan iklim seperti pengalihan hujan dan penanggulangan cuaca ekstrem seringkali dibuat setelah terjadinya bencana.
Ia sangat menyayangkan hal tersebut karena seharusnya dengan mengetahui perkiraan cuaca lebih awal, pemerintah bisa lebih cepat dalam mengambil langkah mitigasi.
Maka dari itu, Azril berharap pemerintah dapat lebih aktif dan siaga dalam menghadapi bencana, sehingga pengaruh dan dampaknya pada masyarakat dapat diminimalisasi.
Dalam kesempatan itu, Azril turut mengingatkan bahwa sebuah destinasi wisata perlu memiliki sarana prasarana yang mendukung keselamatan pengunjung. Misalnya, seperti alat komunikasi darurat, APAR, kotak P3K, dan
Suatu destinasi wisata, juga perlu melakukan profiling risiko dari aktivitas wisata serta rencana antisipasinya. Di sisi lain diperlukan pula pembuatan program terkait manajemen risiko keselamatan dan kesehatan, jalur dan rambu evakuasi yang terlihat jelas dan mudah dipahami, serta adanya Friendly Tour Operator (FTO).
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Leave a Reply