Airlangga ajak dubes negara anggota OECD percepat proses aksesi RI

Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang menjadi negara aksesi OECD

Jakarta (SOHIB21) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak para duta besar (dubes) negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk mempercepat proses aksesi Indonesia.

Ajakan ini disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah Duta Besar dan Perwakilan Negara OECD di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Prancis, pada Selasa malam (4/3).

“Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang menjadi negara aksesi OECD,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan bahwa keanggotaan Indonesia di OECD akan mendukung tujuan besar Indonesia Emas 2045, terutama dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah strategis Indonesia untuk bergabung ke dalam OECD ini memotivasi negara ASEAN lainnya, yakni Thailand yang menyusul di bulan Juni 2024.

“Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai target pertumbuhan 8 persen secara bertahap,” ungkap Menko Airlangga kepada para duta besar dan perwakilan negara mitra.

Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia di OECD akan mendukung cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Hal ini dimungkinkan mengingat proses transisi dan transformasi struktural dapat memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi.

Transformasi segala bidang ini diperlukan karena Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6-8 persen dalam 20 tahun ke depan, agar dapat keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah

Pemerintah Indonesia menargetkan akan menyelesaikan proses aksesi OECD dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan.

Selanjutnya untuk menjaga momentum dan sinergi program Pemerintah, aksesi Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Indonesia akan mempercepat penyelarasan seluruh substansi instrumen OECD,” tuturnya.

Untuk mendukung tahap-tahap aksesi tersebut, Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengidentifikasi kebutuhan dukungan kapasitas pada beberapa area penting, proses implementasi yang komprehensif, dan potensi penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan ini, Airlangga membuka peluang kolaborasi dan dukungan dengan para negara-negara OECD untuk berpartisipasi dalam proses aksesi Indonesia.

Area utama yang diperlukan Indonesia adalah peningkatan awareness dan kapasitas dalam bentuk seminar atau workshop, pendampingan teknis dan penyediaan Tim Ahli di Kementerian/ Lembaga, dan dukungan dalam penempatan Perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD.

“Penguatan hubungan antara Indonesia, Negara-negara Anggota OECD, dan Sekretariat OECD di Paris sangat penting dalam strategi percepatan aksesi Indonesia”, tegas Menko Airlangga.

Pada pertemuan ini, Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Ferry Ardiyanto.

Pewarta: Bayu Saputra


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *