DKI sudah miliki 91 Kampung Siaga Bencana yang siap untuk diaktifkan

KSB yang duluan bergerak di lapangan untuk membantu masak, mendata warga terdampak, membikin pola sebaran

Jakarta (SOHIB21) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sampai saat ini sudah memiliki 91 Kampung Siaga Bencana (KSB) yang siap diaktifkan setiap saat untuk membantu warga terutama dalam penyediaan makanan akibat banjir.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan KSB yang dibentuk dan dibina oleh Pemprov DKI menjadi garda terdepan membantu masyarakat terdampak bencana.

Berbeda dengan posko bencana, KSB merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk dan dilatih oleh Dinas Sosial DKI Jakarta untuk merespons bencana di lingkungan mereka sendiri.

Relawan KSB, kata Premi, berperan dalam pendataan korban, distribusi bantuan, hingga pengelolaan dapur umum.

“KSB yang duluan bergerak di lapangan untuk membantu masak, mendata warga terdampak, membikin pola sebaran. Setelah itu, diserahkan ke Dinas Sosial atau Sudin Sosial untuk ditindaklanjuti. Relawan KSB bekerja sama dengan RW dan lurah setempat,” katanya.

Adapun selama banjir di Jakarta sejak Senin (3/3), Pemprov DKI mengaktifkan 13 KSB. Dari 13 KSB yang diaktifkan, enam di antaranya berada di Jakarta Timur, sementara tujuh lainnya di Jakarta Selatan, dengan tugas utama mendirikan dapur umum dan mendistribusikan makanan bagi pengungsi.

“Mereka (relawan KSB) bertugas mendirikan dapur umum, memasak, dan mendistribusikan makanan bagi para pengungsi,” ujar Premi.

Dapur umum yang dijalankan KSB memiliki jadwal distribusi makanan terjadwal terutama selama bulan Ramadhan. Premi memastikan makanan sahur dapat sampai pada para pengungsi pada pukul 01.00 WIB, sedangkan makanan berbuka terdistribusi paling lambat pukul 16.00 WIB.

Ketua KSB Kampung Melayu, Nafis, menambahkan KSB dibentuk oleh Dinas Sosial, tetapi dijalankan oleh masyarakat setempat untuk bergerak cepat dalam situasi darurat.

“Kami yang pertama maju saat terjadi bencana. Kami memasak, mendata warga terdampak, lalu melaporkannya ke Dinas Sosial atau Sudin. Koordinasi tetap dilakukan mulai dari tingkat RT/RW hingga ke Pak Lurah,” kata Nafis.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa