Jakarta (SOHIB21) – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kamis, menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal pengelolaan dana dan meminta pendampingan serta pengawasan terhadap berbagai proyek dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
“Dalam prinsip keterbukaan kami lapor dahulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kami minta didampingi, diawasi, dan dikasih tahu kalau ada di luar berita-berita mengenai penyimpangan sehingga kami bisa perbaiki, termasuk masukan dari KPK,” kata Budi Gunadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Budi menilai instansi yang dipimpinnya memerlukan pendampingan komisi antirasuah mengingat anggaran yang dikelola kementeriannya mencapai puluhan triliun
Salah satu program Kemenkes dengan anggaran besar adalah program yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, yakni cek kesehatan gratis, akselerasi penanganan TBC, dan pembangunan rumah sakit dengan anggaran sekitar Rp10 triliun.
Selain itu, program pinjaman dari Bank Dunia untuk melengkapi seluruh infrastruktur kesehatan yakni 10.000 puskesmas, 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi, juga 514 RSUD seluruh kabupaten dan kota dengan nominal anggaran sekitarRp60 triliun.
“Jadi, kami mau mengantisipasi karena Kementerian Kesehatan itu mendapat cukup besar dana-dana tambahannya,” ujar Budi.
Sementara itu, Sekjen KPK Cahya Harefa mengatakan bahwa pihaknya siap memberi pendampingan terhadap Kemenkes dalam mengawal jalannya program-program terkait Astacita
“Kami akan kawal terus tiga program yang berkaitan dengan Astacita, kami akan bersama-sama bersinergi dengan Kementerian Kesehatan,” kata Cahya.
Selain itu, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK juga akan melaksanakan kajian terkait dengan proyek-proyek di Kementerian Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan anggaran besar.
“Di samping itu juga dari Kedeputian Pencegahan terus melakukan kajian-kajian, yang juga nanti hasilnya bisa dibantu dari Kementerian Kesehatan. Itu prinsipnya dari KPK akan terus juga mendukung Kementerian Kesehatan,” tuturnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Leave a Reply