Category: Hukum
-
KPK sidik dugaan korupsi di BJB
Jakarta (SOHIB21) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk. “Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan,” Kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu. Setyo mengatakan KPK juga akan menjalin koordinasi apabila sudah…
-
KPK: Paulus Tannos jalani proses penuntutan di Singapura
Jakarta (SOHIB21) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos saat ini sedang menjalani proses penuntutan di Singapura. Proses penuntutan tersebut adalah bagian dari rangkaian proses hukum dalam rangka ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia. “Saya dapat informasi bahwa karena sistem yang ada di negara Singapura berbeda…
-
Dirjen PAS: Penanganan lapas-rutan terdampak banjir berjalan lancar
Jakarta (SOHIB21) – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi mengatakan penanganan lembaga pemasyarakatan (lapas) hingga rumah tahanan (rutan) yang terdampak banjir di Jakarta dan Jawa Barat berjalan lancar. Mashudi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu menjelaskan sejumlah lembaga atau tempat pemasyarakatan yang terdampak banjir, antara lain, Lapas Cikarang, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Cikarang,…
-
KPK panggil tujuh mantan cabup terkait penyidikan Rohidin Mersyah
Jakarta (SOHIB21) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil tujuh orang mantan calon bupati untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan tersangka mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM). “Pemeriksaan tujuh orang mantan calon bupati (cabup) dilakukan di Kantor BPKP Bengkulu atas nama GP, RR, ASA, CH,…
-
KPK panggil Dirut Wacoal terkait gratifikasi eks pejabat pajak
Jakarta (SOHIB21) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil Direktur Utama PT Indonesia Wacoal Suryadi Sasmita (SS) sebagai saksi penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus 2015-2018 Mohamad Haniv (HNV). “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama SS, S, dan YS,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto…
-
Korlantas beri diskresi motor dari Bekasi masuk tol akibat banjir
Jakarta (SOHIB21) – Induk PJR Cikampek Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberikan diskresi bagi 400 pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat, yang terjebak banjir, untuk melewati Tol Gabus ruas Cibitung-Tanjung Priok. Kainduk PJR Cikampek Korlantas Polri AKP Sandy Titah Nugraha di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa diskresi ini diberikan untuk membantu mobilitas masyarakat yang akan bekerja.…
-
Rapat tertutup DPR dan Jampidsus bahas korupsi Pertamina
Jakarta (SOHIB21) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan bahwa rapat tertutup Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung membahas kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan PT Pertamina hingga kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah. “Oh ini (yang dibahas pertama) Pertamina. Baru dia (Jampidsus)…
-
Komisi III DPR undang Jampidsus bahas kasus korupsi secara tertutup
Jakarta (SOHIB21) – Komisi III DPR RI mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung untuk memberi penjelasan terkait penanganan perkara-perkara pemberantasan korupsi yang menarik perhatian publik. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath pada saat membuka rapat, menjelaskan bahwa rapat digelar secara tertutup karena masih banyak perkara l masih dalam proses…
-
KAI tertibkan aset di Jalan Jenderal Sudirman Muara Enim
Aset tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat tinggal tanpa ikatan hukum berupa sewa/perjanjian dengan KAI Divre III Palembang. Muara Enim (SOHIB21) – Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT KAI) Divre III Palembang menertibkan aset yang berada di antara KM 395+300 sampai dengan KM 396+300 atau tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman RT 04/RW 03 Kelurahan Pasar…
-
Maqdir: RUU KUHAP atur kerugian negara harus pasti pada kasus korupsi
Jakarta (SOHIB21) – Praktisi hukum Maqdir Ismail mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam mengatur kerugian negara harus nyata pasti pada kasus korupsi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, sesuai beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa kasus korupsi yang terjadi saat ini, menurut dia, KPK atau Kejaksaan Agung menetapkan tersangka berdasarkan keterangan…