Tag: Dede Yusuf
-
Dede Yusuf sebut 16 daerah tak sanggup biayai PSU
Bandung (SOHIB21) – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan sebanyak 16 daerah tidak sanggup membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Pemprov Jabar bisa menyiapkan setengah dari anggaran Rp60 miliar, sementara KPU dan Bawaslu Jabar masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari penyelenggaraan Pilkada 2024. “Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam…
-
DPR: 50 persen APBN dialokasikan ke daerah tanpa ada evaluasi
Pertanyaannya, dana ini digunakan untuk apa? Apakah benar dialokasikan untuk perbaikan sekolah atau justru untuk proyek monumental yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik? Bandung (SOHIB21) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, mengungkapkan, maksud kunjungan pihaknya ke Pemprov Jabar Kamis ini adalah untuk pengawasan karena sejauh ini sekitar 50 persen…
-
Wakil Ketua Komisi II: PSU saat Ramadhan yang terpenting pengawasannya
Jakarta (SOHIB21) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah saat bulan Ramadhan atau menjelang Idul Fitri yang terpenting ialah faktor pengawasannya. Sebab, kata dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat sehingga harus dilakukan apa yang menjadi perintah di dalamnya. “Kalau…
-
Pimpinan Komisi II singgung sistem pemilu hybrid perbaiki kepemiluan
Jakarta (SOHIB21) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyinggung soal sistem pemilu secara “Untuk mengurangi persaingan yang terlalu berlebih, terutama di dalam internal partai, itu bisa diberikan dua opsi. Jadi opsi ada yang disebut sebagai proporsional terbuka, ada yang proporsional tertutup. Jadi Hal itu disampaikannya usai memimpin jalannya rapat dengar pendapat umum…
-
Komisi II soroti politik uang dalam perbaikan sistem pemilu Indonesia
tidak ada sistem pemilu apa pun yang bisa dikatakan sempurna bahkan mendekati sempurna, tidak akan ada Jakarta (SOHIB21) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti rumusan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu memberikan perhatian kepada masalah politik uang, selain persoalan teknis dalam perbaikan sistem kepemiluan di tanah air.…