Tag: dpr
-
Pengamat sebut perampasan aset cara efektif beri efek jera koruptor
Jakarta (SOHIB21) – Pengamat hukum dan aktivis antikorupsi Hardjuno Wiwoho menyatakan perampasan aset merupakan salah satu cara paling efektif untuk memberikan efek jera kepada para koruptor. Menurut ia, hukuman penjara tidak akan cukup ampuh, terutama jika melihat banyaknya kasus dengan koruptor yang divonis bersalah tetap bisa hidup nyaman setelah keluar dari tahanan karena aset mereka…
-
Rapat Paripurna DPR setuju bentuk Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara
Jakarta (SOHIB21) – Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa pansus itu diusulkan untuk dibentuk berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR antara Pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi.…
-
Kejagung imbau warga tak tinggalkan Pertamina usai rapat tertutup DPR
Kemarin yang jelas naik penyidikan itu ‘kan pasti ada. Ya, pasti ada kesalahan sampai 2023. Ingat ya sampai 2023. Jakarta (SOHIB21) – Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah mengimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan Pertamina setelah menghadiri rapat secara tertutup bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu. Febrie…
-
Komisi III DPR undang Jampidsus bahas kasus korupsi secara tertutup
Jakarta (SOHIB21) – Komisi III DPR RI mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung untuk memberi penjelasan terkait penanganan perkara-perkara pemberantasan korupsi yang menarik perhatian publik. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath pada saat membuka rapat, menjelaskan bahwa rapat digelar secara tertutup karena masih banyak perkara l masih dalam proses…
-
Adhi Karya minta dukungan DPR terkait PMN Tol Jogja-Solo
Kami juga masih punya tagihan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk penyelesaian pembayaran pekerjaan LRT Jabodebek yang sudah beroperasi Jakarta (SOHIB21) – PT Adhi Karya (Persero) Tbk meminta dukungan Komisi VI DPR RI terkait permohonan penyertaan modal negara atau PMN untuk tambahan setoran modal bagi pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo dan Tol Jogja-Bawen. “Dukungan-dukungan…
-
Maqdir: RUU KUHAP atur kerugian negara harus pasti pada kasus korupsi
Jakarta (SOHIB21) – Praktisi hukum Maqdir Ismail mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam mengatur kerugian negara harus nyata pasti pada kasus korupsi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, sesuai beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa kasus korupsi yang terjadi saat ini, menurut dia, KPK atau Kejaksaan Agung menetapkan tersangka berdasarkan keterangan…
-
Anggota DPR dorong pembenahan Pertamina agar negara tidak merugi
Pengawasan dan koordinasi dalam tata kelola niaga BBM dengan Pertamina akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan, Jakarta (SOHIB21) – Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mendorong pembenahan Pertamina dengan menekankan perlunya transparansi agar negara tidak merugi, serta meminta PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan dan sosialisasi terkait isu pengoplosan BBM RON…
-
Pengamat sebut RUU TNI penting guna cegah munculnya konflik TNI-Polri
“Sebenarnya adalah soal argumen sosiologis pragmatis, ada ketimpangan kesejahteraan, ada ketimpangan peran, ada ketimpangan perlakuan, dan seterusnya, khususnya dalam 20 tahun terakhir,” Jakarta (SOHIB21) – Pengamat demokrasi yang juga Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) penting untuk…
-
Pakar: TNI tak mungkin balik terapkan sistem “dwifungsi”
Jakarta (SOHIB21) – Pakar keamanan dan pertahanan Dr. Kusnanto Anggoro mengemukakan bahwa TNI tidak mungkin kembali menerapkan sistem “dwifungsi” seperti yang terjadi pada era orde baru. Saat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang TNI dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin, Kusnanto mengatakan ketika TNI masih bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang menganut sistem…
-
Komisi I DPR undang tiga pakar guna dengar masukan untuk RUU TNI
Dalam UU Cipta Kerja, MK meminta pembuat undang-undang mengulang karena minim partisipasi yang dianggap belum memenuhi syarat. Jakarta (SOHIB21) – Komisi I DPR RI mengundang tiga pakar atau akademisi guna mendengar masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tiga pakar yang diundang tersebut…