Tag: Komisi I dpr
-
Pengamat: Agenda mundurkan profesionalisme TNI tak baik bagi reformasi
Jakarta (SOHIB21) – Pengamat keamanan dan hak asasi selaku Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa agenda-agenda untuk memundurkan profesional prajurit TNI tidak baik untuk kehidupan alam reformasi yang saat ini tengah berlaku. Sejak awal reformasi, dia mengatakan bahwa fungsi TNI ditegaskan sebagai alat pertahanan negara dan tidak lagi terlibat dalam aktivitas sosial-politik. Karena peran militer…
-
Pakar: TNI tak mungkin balik terapkan sistem “dwifungsi”
Jakarta (SOHIB21) – Pakar keamanan dan pertahanan Dr. Kusnanto Anggoro mengemukakan bahwa TNI tidak mungkin kembali menerapkan sistem “dwifungsi” seperti yang terjadi pada era orde baru. Saat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang TNI dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin, Kusnanto mengatakan ketika TNI masih bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang menganut sistem…
-
Pakar usulkan TNI terbuka isi jabatan sipil dalam rapat RUU TNI di DPR
Penempatan prajurit di kementerian/lembaga itu bukan merupakan dwifungsi, melainkan multifungsi. Jakarta (SOHIB21) – Pakar pertahanan yang juga Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum Mayjen TNI Purn. Rodon Pedrason, M.A. mengusulkan agar prajurit TNI bisa secara terbuka untuk mengisi jabatan sipil dalam rapat yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang TNI dengan Komisi I DPR RI. Dalam Pasal…
-
Panja Keamanan Laut rapat dengan Bakamla bahas RUU Keamanan Laut
Saat ini dibutuhkan penguatan regulasi untuk penguatan Bakamla sebagai penjaga keamanan laut Indonesia yang andal, adaptif, dan responsif. Jakarta (SOHIB21) – Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah untuk membahas ihwal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut.…
-
Komisi I DPR undang tiga pakar guna dengar masukan untuk RUU TNI
Dalam UU Cipta Kerja, MK meminta pembuat undang-undang mengulang karena minim partisipasi yang dianggap belum memenuhi syarat. Jakarta (SOHIB21) – Komisi I DPR RI mengundang tiga pakar atau akademisi guna mendengar masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tiga pakar yang diundang tersebut…