Tag: komisi II DPR

“Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap laporan Komisi 2 DPR RI tentang evaluasi Pimpinan DKPP periode 2022-2027, apakah dapat disetujui? Terima kasih,” Jakarta (SOHIB21) – Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui laporan dari Komisi II DPR RI mengenai evaluasi terhadap Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027. “Kami meminta…

Ketua Komisi II DPR kurang sepakat KTP caleg harus sesuai dapil

Mar 6, 2025

—

by

Alat ukur dalam pemilu itu adalah sejauh mana ia diterima dan dipilih oleh rakyat, rakyatlah yang memiliki kedaulatan tertinggi Jakarta (SOHIB21) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengaku kurang sepakat terhadap substansi gugatan sejumlah mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi, terkait calon legislatif (caleg) yang harus berdomisili atau memiliki KTP sesuai dengan daerah pemilihan (dapil)…

Wakil Ketua Komisi II: PSU saat Ramadhan yang terpenting pengawasannya

—

by

Jakarta (SOHIB21) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah saat bulan Ramadhan atau menjelang Idul Fitri yang terpenting ialah faktor pengawasannya. Sebab, kata dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat sehingga harus dilakukan apa yang menjadi perintah di dalamnya. “Kalau…

Pimpinan Komisi II singgung sistem pemilu hybrid perbaiki kepemiluan

—

by

Jakarta (SOHIB21) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyinggung soal sistem pemilu secara “Untuk mengurangi persaingan yang terlalu berlebih, terutama di dalam internal partai, itu bisa diberikan dua opsi. Jadi opsi ada yang disebut sebagai proporsional terbuka, ada yang proporsional tertutup. Jadi Hal itu disampaikannya usai memimpin jalannya rapat dengar pendapat umum…

Komisi II minta PANRB-Kemendagri larang pemda angkat tenaga non-ASN

—

by

Jakarta (SOHIB21) – Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025-2030 mengangkat tenaga non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan…

Menteri PANRB sebut pengangkatan CPNS jadi Oktober 2025

—

by

Jakarta (SOHIB21) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) disesuaikan menjadi Oktober 2025. Dia menyebut bahwa hal tersebut bukan penundaan, melainkan agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan. Menurut dia, hal tersebut mempertimbangkan kebutuhan penataan serta penempatan ASN untuk mendukung program prioritas…

Pakar: Perlu evaluasi bila sistem proporsional terbuka dipertahankan

—

by

Jakarta (SOHIB21) – Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Delia Wildianti memaparkan sejumlah evaluasi yang perlu dilakukan apabila sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan sebagai sistem pemilu di tanah air. “Kalau misalnya kita tetap di sistem proporsional daftar terbuka, ini perlu ada beberapa yang dievaluasi,” kata Delia saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi…

Komisi II soroti politik uang dalam perbaikan sistem pemilu Indonesia

—

by

tidak ada sistem pemilu apa pun yang bisa dikatakan sempurna bahkan mendekati sempurna, tidak akan ada Jakarta (SOHIB21) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti rumusan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu memberikan perhatian kepada masalah politik uang, selain persoalan teknis dalam perbaikan sistem kepemiluan di tanah air.…

Baleg DPR setujui hasil harmonisasi terhadap 10 RUU kabupaten/kota

—

by