Tag: Pilkada 2024
-
Dede Yusuf sebut 16 daerah tak sanggup biayai PSU
Bandung (SOHIB21) – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan sebanyak 16 daerah tidak sanggup membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Pemprov Jabar bisa menyiapkan setengah dari anggaran Rp60 miliar, sementara KPU dan Bawaslu Jabar masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari penyelenggaraan Pilkada 2024. “Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam…
-
Pakar nilai pemilihan Sabtu sebagai hari PSU jadi langkah baik KPU
Jakarta (SOHIB21) – Pakar Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma menilai bahwa pemilihan Sabtu sebagai hari pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah menjadi langkah baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. “Langkah yang baik dari KPU dalam rangka sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih,” kata Ardli saat…
-
Pakar apresiasi KPU pilih Sabtu sebagai hari PSU di 24 daerah
Jakarta (SOHIB21) – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Prof. Asrinaldi mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memilih Sabtu sebagai hari pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah. “Upaya ini kita apresiasi karena ini bagian dari strategi KPU agar partisipasi pemilih itu meningkat, dan kita harus dukung itu,” kata Prof. Asrinaldi saat…
-
Anggota Komisi II sebut PSU di 24 daerah bawa konsekuensi hebat
Jakarta (SOHIB21) – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di 24 daerah sebagaimana yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) membawa konsekuensi hebat. Menurut dia, pelaksanaan PSU di sejumlah daerah di antaranya dapat terjadi akibat ketidakcermatan atau kesalahan administratif oleh anggota Komisi Pemilihan Umum…
-
Anggota Komisi II DPR dukung PSU gunakan anggaran seefisien mungkin
Jakarta (SOHIB21) – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendukung pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di 24 daerah menggunakan anggaran seefisien mungkin. “Memang (PSU) harus kita buat seefisien mungkin lah, kan suasananya efisiensi. Jangan ada lagi hal-hal atau anggaran yang nggak perlu atau mubazir,” kata Doli di Kompleks Parlemen,…
-
Tantangan pelaksanaan pilkada setelah Putusan MK
Sayangnya, penyelenggara pemilu di beberapa daerah yang harus mengadakan PSU akibat inkompetensi mereka saat ini tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jakarta (SOHIB21) – Indonesia kembali membuktikan komitmennya dalam mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan baik setelah berakhirnya rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hingga putusan akhir Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasilnya. Apresiasi patut diberikan kepada…
-
Kemendagri pastikan anggaran PSU pilkada diatur sehemat mungkin
Jakarta (SOHIB21) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk 24 daerah yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) akan diatur sehemat mungkin. “Kita pastikan anggarannya seminimal mungkin, sehemat mungkin. Jangan sampai dianggarkan untuk hal yang enggak perlu. Misalnya, sosialisasi koordinasi PSU di hotel, enggak boleh,” ucap Wamendagri…
-
Wamendagri: Retret kepala daerah gelombang kedua usai Lebaran
Gelombang berikutnya menunggu tuntasnya PSU Jakarta (SOHIB21) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah gelombang kedua dijadwalkan digelar usai Lebaran 2025, khusus untuk mereka yang belum mengikuti retret gelombang pertama dan kepala daerah yang sengketanya diputuskan tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi. “Enggak lama setelah Lebaran. Mungkin seminggu atau dua minggu setelah…
-
Polri telah siap amankan PSU Pilkada 2024
Jakarta (SOHIB21) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kepolisian telah siap untuk mengamankan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah. “Polda dan jajaran yang terkait di wilayahnya ada PSU, langsung berkoordinasi dengan penyelenggara, baik itu KPU ataupun Bawaslu. Tentunya juga pemerintah daerah dan TNI…
-
Oso akui tak mau atur para kepala daerah yang diusung Partai Hanura
“Saya belum pantas berpesan kepada mereka karena mereka yang lebih dalam mengetahui tentang daerahnya masing-masing,” Jakarta (SOHIB21) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) mengaku tak mau mengatur para kepala daerah terpilih yang diusung partainya agar mereka bisa berkembang sesuai dengan inspirasi daerahnya masing-masing. “Saya belum pantas berpesan kepada…