Tag: ruu tni
-
Pakar sepakat prajurit TNI dapat berbisnis tetapi dengan catatan
Jakarta (SOHIB21) – Pakar keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina Ian Montratama menyepakati bahwa prajurit TNI dapat berbisnis, tetapi dengan catatan. “Lebih ke individu yang berbisnis, bukan institusi TNI yang berbisnis,” kata Ian saat dihubungi SOHIB21 dari Jakarta, Rabu. Ian menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya mengenai perlu atau tidaknya pencabutan pelarangan prajurit TNI terlibat kegiatan berbisnis…
-
Pakar: TNI dalam jabatan sipil tetap merujuk Pasal 47 ayat (2) UU TNI
Untuk perluasan ini, saya cenderung memandang lebih banyak mudaratnya ketimbang positifnya buat tentara. Jakarta (SOHIB21) – Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan bahwa penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil tetap merujuk Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Pasal 47 ayat (2)…
-
Pakar sepakat usia pensiun TNI ditambah dan disinkronkan dengan Polri
Nonkombatan artinya gini, dia hanya bertugas di kesehatan militer, tetapi tidak mencakup soal pegang komando dan seterusnya. Jakarta (SOHIB21) – Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi sepakat usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditambah, tetapi harus disinkronkan dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). “Kalau usia, saya kira untuk bintara…
-
Kemarin, bantuan korban banjir hingga taklimat presiden
Jakarta (SOHIB21) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Selasa (4/3), mulai dari Istana pastikan bantuan korban banjir Jabodetabek ditangani optimal hingga para Menteri hingga Kepala Badan dari Kabinet Merah Putih (KMP) ikuti pemberian taklimat atau arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Berikut ini lima berita politik menarik pilihan SOHIB21. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential…
-
Pakar sebut revisi UU TNI perlu atur piramida promosi jabatan
Jakarta (SOHIB21) – Pakar keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina Ian Montratama mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) perlu mengatur piramida promosi jabatan. “Jika esensinya adalah masalah Ian menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya mengenai poin-poin yang perlu diubah dan diatur dalam UU TNI hasil revisi. Lebih lanjut, dia…
-
Pengamat: Agenda mundurkan profesionalisme TNI tak baik bagi reformasi
Jakarta (SOHIB21) – Pengamat keamanan dan hak asasi selaku Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa agenda-agenda untuk memundurkan profesional prajurit TNI tidak baik untuk kehidupan alam reformasi yang saat ini tengah berlaku. Sejak awal reformasi, dia mengatakan bahwa fungsi TNI ditegaskan sebagai alat pertahanan negara dan tidak lagi terlibat dalam aktivitas sosial-politik. Karena peran militer…
-
Anggota DPR: Penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil harus selektif
Jakarta (SOHIB21) – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan bahwa penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil harus dilaksanakan secara selektif. “Misalnya dia memang sangat dibutuhkan, dan kemudian harus sesuai dengan permintaan menterinya, dan ketiga juga harus kapabel,” kata anggota komisi yang membidangi pertahanan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di kompleks parlemen, Senayan,…
-
Pakar usulkan TNI terbuka isi jabatan sipil dalam rapat RUU TNI di DPR
Penempatan prajurit di kementerian/lembaga itu bukan merupakan dwifungsi, melainkan multifungsi. Jakarta (SOHIB21) – Pakar pertahanan yang juga Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum Mayjen TNI Purn. Rodon Pedrason, M.A. mengusulkan agar prajurit TNI bisa secara terbuka untuk mengisi jabatan sipil dalam rapat yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang TNI dengan Komisi I DPR RI. Dalam Pasal…
-
Komisi I DPR undang tiga pakar guna dengar masukan untuk RUU TNI
Dalam UU Cipta Kerja, MK meminta pembuat undang-undang mengulang karena minim partisipasi yang dianggap belum memenuhi syarat. Jakarta (SOHIB21) – Komisi I DPR RI mengundang tiga pakar atau akademisi guna mendengar masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tiga pakar yang diundang tersebut…